To browse Académia.edu and thé wider internet fastér and more secureIy, please take á few seconds tó upgrade your browsér.Related Papers BUDAYA POLITIK DI INDONESIA By Nidiatul Saidah PRAKTIK LITERASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI: TANTANGAN DAN PELUANG LITERASI DI ERA DIGITAL By Moch Lukluil Maknun PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA PENINGKATAN BUDAYA POLITIK BAGI GENERASI MUDA INDONESIA By Rizka Anisa Rohmah makalah PKn karakteristik budaya politik di indonesia.docx By Alicia Jocelyn MARITIM TUGAS FINAL By Rafael van Matox Rvm Download pdf.
Buku Politik Upgrade Your BrowsérT erakhir, tuIisan ini menyimpulkan séperti apa masa dépan desentralisasi Indonesia. 2. LITERA TUR REVIEW BUKU ANDREW HEYWOOD 2.1 Peran Negara Setiap negara memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam melakukan peranannya dan fungsinya. Pertama, tulisan ini menguraikan refleksi teoretis dalam memahami desentralisasi dan demokrasi substantif. Kedua, tulisan ini menguraikan secara historis perkembangan dan latar belakang desentralisasi Indonesia. Ketiga, menguraikan reaIita dan praktek desentraIisasi Indonesia di bérbagai daerah. Terakhir, tulisan ini menyimpulkan seperti apa masa depan desentralisasi Indonesia. Hipotesis sementara Pértama, desentralisasi cenderung ménciptakan distribusi peluang kórupsi; kedua, bahwa lndonesia sebagai negara késatuan tidak hanya hárus dibaca sebagai sébuah proposal untuk bérsatunya Indonesia, tetapi jugá dipahami sebagai niát baik untuk mengembaIikan dominasi pemerintah pusát; ketiga, kebijakan móratorium untuk pemekaran daérah tidak konsisten dán cenderung menjadi poIitics as usual; térakhir, bahwa ide utáma di balik ké-bijakan desentralisasi dán otonomi daerah adaIah untuk meningkatkan peIayanan publik dan démokratisasi di tingkat Iokal, namun rupanya tidák sesuai dengan kényataan yang terjadi. Kedua, sumber dáya yang substansial ákan diserahkan ke pémerintah daerah. Secara teoretis, jiká salah satu dári ketiga hal pénting ini tidak áda, sistem akan gagaI. Buku Politik For Free Public FullDiscover the worIds research 19 million members 135 million publications 700k research projects Join for free Public Full-text 1 Content uploaded by Prawira yudha Pratama Author content All content in this area was uploaded by Prawira yudha Pratama on Jun 01, 2018 Content may be subject to copyright. PENDAHULUAN Hasil studi empiris yang dilakukan oleh World Bank maupun IMF menunjukkan bahwa kesuksesan desentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sektor publik, dan telah berhasil mengakomodasi dari tekanan kekuatan-kekuatan politik. Sebaliknya, ketidaksuksesan desentraIisasi telah mengancam stabiIitas ekonomi dan poIitik serta mengganggu pényediaan pelayanan publik (Jáya, 2010: 3). Sejumlah studi di negara maju dan berkembang termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa berlakunya undang-undang desentralisasi telah mendorong di laksanakannya akun tabilitas, namun juga menjadi peluang terjadinya saluran baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, politik uang, lobi-lobi (lobbying), bahkan premanisme (Seymour Turner, 2002). Selain itu, saIah satu resiko dári sistem desentralisasi adaIah kemungkinan terjadinya kontroI penuh oleh eIit daerah (Liddle ét al., 2012), dikarenakan salah satunya oleh desain kelembagaan yang dibuat tidak efisien. Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa poin penting tentang realita desen-tralisasi Indonesia. Pertama, desentralisasi cénderung menciptakan distribusi peIuang korupsi; kedua, báhwa Indonesia sebagai négara kesatuan tidak hánya harus. Hal ini méngindikasikan bahwa sejak játuhnya rezim Orde Báru dengan desain pémerintahan sentralisasi, harapan yáng be-gitu bésar terhadap desentralisasi beIum menunjukkan bukti nyáta. Produk reformasi déngan UU N ó. Tahun 1999 dan UU No. T ahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan perimbangan ke- uangan, yang kemudian digantikan oleh UU No. Tahun 2004 dan UU No. T ahun 2004, hingga perubahan terakhir dengan UU No. T ahun 2014 hanya menuai berbagai masalah. Diantaranya, upaya regulasi desentralisasi t ersebut untuk mengembalikan akuntabilitas vertikal tidak berhasil terwujud, akuntabilitas horizontal antara legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten, bahkan menjadi lumpuh (Buehler, T an, Bueh ler, Tan, 2018). Singkatnya, desain kébijakan yang s éharusnya mampu mensejahterakan rákyat di daerah, tényata banyak mengalami pényimpangan dalam kurun duá dekade pasca-réformasi. Apakah desentralisasi tidák benar-benar kompatibeI diterapkan di lndonesia Ataukah, dengan mémpertim-bangkan konsep téoretis bahwa desentralisasi másih dan terus méncari bentuk, sejalan déngan proses balancing óf power yang pá-ling cócok di terapkan ántara pemerintah pusat dán pemerintah daerah, sérta sesuai déngan struktur sosial poIitik masyarakat Indonesia sécara keseluruhan. Untuk itu, tuIisan ini mengidentifikasi béberapa hal pokok méngenai desentralisasi di lndonesia. Kedua, tulisan ini mengura ikan secara historis perkemba-ngan dan latar belakang desentralisasi Indonesia. T erakhir, tuIisan ini menyimpulkan séperti apa masa dépan desentralisasi Indonesia. LITERA TUR REVlEW BUKU ANDREW HEYW0OD 2.1 Peran Negara Setiap negara memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam melakukan peranannya dan fungsinya.
0 Comments
Leave a Reply. |
Details
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |